Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Tahun 2022 ini mengusung tema “Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Tanah Papua Kita Ciptakan SDM Unggul dari Ufuk Timur Indonesia”. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini dimulai pada hari Kamis – Sabtu / 17 – 19 Maret 2022 dimana pembukaan acara dilangsungkan pada pukul 12.00 WIB dan bertempat di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam acara ini, LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat selaku panitia acara, mengundang 1 (satu) orang Pimpinan Yayasan dan 1 (satu) orang Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Adapun LLDIKTI Wilayah 3 Jakarta menjadi tuan rumah sekaligus salah satu sponsor dalam terselenggaranya kegiatan Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2022 di Jakarta kali ini. Rundown Kegiatan Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat pada Tahun 2022 ini meliputi pengisian materi dari 6 nara sumber dan didampingi oleh moderator terpilih yang berbeda.
Kegiatan Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat pada Tahun 2022 ini dibuka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diwakili oleh Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Ristek, Dr. Lukman, S.T., M.Hum. Dalam kesempatan ini, Dr. Lukman juga menjadi pengisi Materi I yang didampingi Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.TEFL., M.Phil (Oxon) sebagai moderatornya. Dalam sambutannya, Dr. Lukman menyampaikan bahwa “saat ini Kelembagaan Kemendikbud Ristek melayani hampir 4.500 (4.441, red) Perguruan Tinggi dari seluruh penjuru Indonesia. Dengan jumlah prodi hampir 30.000 (29.942, red), dengan jumlah dosen lebih dari 320.000 (321.344, red) dan jumlah mahasiswa mencapai 9.000.000 lebih (9.005.099, red), dimana kesemuanya itu harus kami layani dengan pelayanan yang lebih cepat, efisien, efektif dan betul – betul melayani, karena memang itulah tugas kami disini. Permendikbud 35 sudah keluar, yang isinya mereformasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, namanya saja Layanan jadi kami harus dapat melayani semua Pendidikan Tinggi di Indonesia”.
Dr. Lukman menambahkan, “dari 4.400 PT yang kita miliki, hanya ada 125 PTN yang tersebar di Indonesia. Dapat kita bayangkan, dengan 125 PTN, akan sangat tidak mungkin apabila menampung mahasiswa kita yang mencapai 9 juta lebih. Sehingga dalam kesempatan ini, kami sangat mengapresiasi keberadaan Bapak dan Ibu disini, dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, yaitu anak didik kita. Oleh karenanya, PTS itu bukanlah sesuatu yang harus dikesampingkan namun justru PTS sangatlah membantu bangsa ini, bahkan PTS sangat mendominasi dalam hal ini. Namun kami masih punya PR besar dibagian Program Studi yang mencapai 29.000 lebih yaitu pada bagian Penjaminan Mutu-nya, dimana masih banyak PT yang belom terakreditasi dan masih banyak PT yang hanya memikirkan Prodi saja yang terakreditasi padahal PT juga perlu untuk terakreditasi. Karena mohon maaf, untuk PT di Papua masih belum ada yang terakreditasi Unggul. Saya yakin bukan karena Papua tidak mampu dan tidak bisa namun hanya belum tahu saja caranya. Oleh karenanya, setelah Bapak dan Ibu melakukan Benchmarking ke beberapa PT di Jakarta, kami berharap Bapak/Ibu pulang ke Papua dapat membawa perubahan dan Papua pasti bisa mencapainya”.
Dr. Lukman juga menjamin terkait keterbatasan kemampuan biaya yang menjadi kendala besar, pemerintah akan memberikan bantuan insentif akreditasi. Bantuan yang diberikan beragam, dimulai dari 100 %, 75 %, atau 50 % tergantung bantuan yang diajukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan karena tidak ada biaya untuk Penjaminan Mutu. Namun hal ini tentunya pemerintah membantu PT yang betul – betul tidak punya kemampuan. Dr. Lukman juga berharap semua PT di Papua dalam 2 atau 3 tahun mendatang telah terakreditasi bahkan ada beberapa yang berakreditasi unggul. Pemerintah juga menyiapkan biaya insentif bagi beberapa sekolah tinggi yang ingin bersatu dan membentuk sebuah PT. Dr. Lukman juga menyampaikan bahwa pada bulan Maret ini, Beliau juga akan memenuhi semua janji SK nya dari 1.200 usulan yang telah diterimanya, beliau akan memudahkan semua urusan PT yang diajukan tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dan mewujudkan Program Penyatuan Penggabungan PT selama 1 periode dimasa jabatannya dengan menargetkan pemangkasan 1000 PT dari 4.500 PT yang ada di Indonesia. Hal ini bukan untuk membinasakannya, namun pemerintah akan membina, mendampingi dan melayani agar lebih kuat. Beliau berpendapat akan lebih baik sedikit PT nya namun sehat, daripada banyak PT nya tapi tidak kuat, rentan dan lemah.
Dalam presentasinya, Dr. Lukman juga memaparkan 7 Prioritas Kelembagaan, 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini, ketiganya bertujuan untuk mendukung kebijakan – kebijakan Mas Menteri yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. 7 Prioritas Kelembagaan diantaranya, 1) Penataan SDM Kelembagaan, 2) Penyehatan Perguruan Tinggi dan Program Studi, 3) Optimalisasi Layanan (SAGA), 3) Optimalisasi Akreditasi BAN – PT, Implementasi LAM, Penyatuan PT (Insentif – Angggaran BA – BUN), 5) Fasilitasi Dukungan MBKM melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (Competitive fund), 6) Finalisasi dan Sosialisasi Panduan penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan Pendidikan tinggi akademik, 7) Revisi Peraturan SNPT, Permendikbud, 3, 5, dan 7. Adapun 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan utama transformasi Pendidikan Tinggi, diantaranya 1) Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, 2) Mahasiswa mendapatkan pengalaman diluar kampus, 3) Dosen berkegiatan diluar kampus, 4) Praktisi mengajar didalam kampus, 5) Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi International, 6) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7) Kelas kolaborasi dan partisipasi, 8) Program studi berstandar Internasional. Sedangkan 3 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi, yaitu 1) Insentif berdasarkan capaian IKU (untuk PTN), 2) Maching Fund untuk Kerjasama dengan Mitra (untuk PTN & PTS), 3) Competitive Fund, Program Kompetisi Kampus Merdeka (untuk PTN & PTS).
Melanjutkan rangkaian acara dihari pertama ini, yaitu berupa pemaparan Materi II yang disampaikan oleh Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.TEFL., M.Phil (Oxon) yang didampingi Rektor UKIP Sorong, Dr. Sofyan Andi, M.Pd.K sebagai moderatornya. Adapun materi yang disampaikan, terkait Paparan Indikator Kinerja Utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV Wilayah Papua dan Papua Barat. Terdapat hal menarik dari pemaparan yang disampaikan pada bagian Perjanjian Kinerja Turunan ke PTS, dimana Universitas Amal Ilmiah (UNA`IM) Yapis Wamena menjadi salah satu dari 11 Perguruan Tinggi yang masuk kedalam daftar, yang ditargetkan oleh LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, dibidik untuk masuk kedalam [IKU2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi. Adapun Materi III disampaikan oleh DPR Papua/DPR Papua Barat yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPR Papua, Ibu Fauzun Nihayah, S.HI., MH dengan moderator Pdt. Sientje Latuputty, D.TH selaku Ketua STFK GKI I.S Kijne Jayapura. Penyampaian Materi IV yang disampaikan oleh Dirjen Vokasi secara Zoom, dengan menghadirkan Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D dengan didampingi Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.TEFL., M.Phil (Oxon) yang kembali menjadi moderator pada sesi ini.”Sinergi dan Kolaborasi dalam Revitalisasi dan Transformasi Pendidikan Vokasi” menjadi judul materi yang disampaikan. Acara selanjutnya berupa Penandatangan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan diturunkan dari LLDIKTI Wilayah XIV kepada PTS di Lingkungan Wilayah Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Kegiatan pada hari ini ditutup dengan penyampaian Materi V oleh Komisi X DPR RI, Robert Joppy Kardinal, S.AB dengan moderatornya Ny. Ijam Jamningsih Jahir, S.H selaku Ketua STIH Manokwari.
Menginjak hari kedua, pada Kegiatan Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat pada tahun 2022, diisi oleh Dr. Livia Istania DF Iskandar, M.Sc, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dengan pemaparannya terkait LPSK RI. Pada sesi kali ini cukup special, dengan adanya Bapak Dr. Rudihartono Ismail, M.Pd, selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNA`IM) Yapis Wamena yang mendapingi Dr. Livia sebagai Moderatornya. Masuk pada sesi Materi VI, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani selaku Ibu Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta menjadi pengisi materi kali ini. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani yang merupakan mantan Sekjen Pendidikan Tinggi pada periode sebelumnya, Beliau juga merupakan salah satu penyusun dari Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang menjadi Program Mas Menteri saat ini. Dalam materi kali ini, tentunya Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani menjelaskan lebih dalam mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.TEFL., M.Phil (Oxon) sebagai moderator yang mendampinginya. Acara selanjutnya setelah Isoma berakhir adalah kunjungan peserta acara ke beberapa PTS di LLDIKTI Wilayah III Jakarta. Mengakhiri kegiatan hari ini, acara ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi serta penutupan acara oleh Plt. LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.TEFL., M.Phil (Oxon) pada malam harinya. (SI)